PILKADA TIDAK LANGSUNG DAN POTENSI DISINTEGRASI
November 16, 2014
Add Comment
faquha.com - Pilkada
tidak langsung yang diputuskan berdasarkan hasil sidang paripurna DPR RI telah
membunuh demokrasi di Indonesia, rakyat tidak lagi memiliki hak suara untuk
menentukan pilihan Kepala daerahnya.
Pilkada langsung dituding telah menyebabkan kepala daerah terpilih terlibat dalam korupsi akibat dari biaya kompanye yang mahal untuk membeli suara rakyat dan biayai pencitraan padahal membeli suara rakyat dan biaya pencitraan hanya berlaku untuk calon yang tak pernah kerja.
Pilkada oleh wakil Rakyat tidak menjamin bahwa suap untuk membeli suara akan hilang, tentu akan tetap ada hanya saja berpindah dari lobi kelas teri ke lobi kelas kakap, selain itu untuk membeli suara wakil rakyat (anggota DPRD) tidak akan cukup satu minggu atau satu bulan sebelum hari pemilihan, akan tetapi Calon incumbent akan bekerja untuk kepentingan dan kesenangan DPRDnya, karena anggota DPRD adalah majikan dari Calon incumbent tersebut. di sinilah kepentingan rakyat menjadi nomor ke sekian setelah kepentingan anggota DPRD
Gerindra, Golkar, PKS, PAN, PPP adalah partai-partai barisan sakit hati yang selanjutnya menamakan dirinya dengan KMP (Koalisi Merah Putih). gerakan mereka terlihat massif, sistematis dan struktur untuk meng-goal-kan Undang-undang pemilihan tidak langusung ini. ini menjadi indikasi tidak legowonya mereka pasca kekalahan pilpres, setelah mereka tidak mendapat jatah menteri di Kabinet Kerja Jokowi, mereka mengincar sejumlah kursi di daerah.
Keberadaan perundang-undangan otonomi daerah disinyalir dapat menjadi perisai-perisai guna berlindung dan startegi perang gerilya melawan pemerintahan pusat, ini akan berpotensi akan disintegerasi seperti halnya perlawanan dan upaya disintegrasi yang dilakukan oleh Gubernur Muawiyyah bin Ali Sufyan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib yang berujung perang Shiffin dan "tahkim daumatul jandal"
Situasi ini tidak mustahil terjadi melihat tidak terlihat upaya konsolidasi para politisi di Senayan yang berjuang membela kepentingan partainya masing-masing. berita-berita yang hadir di layar kaca, dan koran-koran selalu bertemakan sama-sama kerja; yang satu kerja buat kepentingannya, yang lainnya bekerja untuk kepentingan yang berbeda, tentu kita susah menyaksikan mereka bekerja sama, apalagi sampai tingkat gotong royong; bekerja sama tanpa ada iming-iming yang merupakan local wisdom warisan budaya, dan identitas bangsa indonesia.
0 Response to "PILKADA TIDAK LANGSUNG DAN POTENSI DISINTEGRASI "
Post a Comment
SILAHKAN KOMENTAR